Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis aturan baru soal rencana besar Jaringan Jalan Tol Trans Sumatera. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
PT Hutama Karya menargetkan perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk ruas Palembang-Indralaya (Palindra) dan Indralaya-Prabumulih (Indraprabu), Sumatera Selatan rampung pada H-7 Lebaran 2024/1445 Hijriah.
Menjelang angkutan mudik Lebaran 2024 M/1445 H, PT Hutama Karya (Persero) berencana untuk memfungsionalkan 2 ruas Jalan Trans Sumatera (JTTS). Salah satunya ditandai dengan rampungnya proyek jalan tol Bangkinang - Pangkalan Tahap I (Bangkinang - Koto Kampar).
Menjelang arus Mudik Lebaran 2024, PT Hutama Karya (Persero) memastikan kesiapan dalam menyambut dan melayani pemudik di jalan tol yang dikelola, khususnya Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) dan Tol Pekanbaru-Dumai (Permai) dengan melakukan pemeliharaan rutin di sejumlah titik.
Pada awal Februari 2024, Presiden Jokowi meresmikan dua ruas baru Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), yaitu Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Seksi Tebing Tinggi - Indrapura sepanjang 20,4 Km dan Jalan Tol Indrapura - Kisaran Seksi Indrapura - Lima Puluh sepanjang 15,6 Km.
Meski ada empat ruas yang akan mengalami kenaikan tarif, ada juga beberapa ruas lain yang masih beroperasi tanpa tarif. Mulai dari Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 5 dan 6 (Blang Bintang-Baitussalam), Tol Binjai-Langsa Seksi 2 (Stabat-Kuala Bingai), Tol Indralaya-Prabumulih, dan Tol Indrapura-Lima Puluh.
Arus balik kendaraan di Tol Trans Sumatera mulai turun dibandingkan saat berlangsungnya puncak kepulangan para pemudik. Pada Kamis 27 April 2023, tercatat 12 ribu kendaraan meninggalkan Sumatera melalui gerbang tol Bakauheni, Lampung.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendorong penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang akan tersambung dari Provinsi Lampung hingga Aceh untuk mendukung kelancaran konektivitas bagi masyarakat di Pulau Sumatera.
